Menu

Mode Gelap
BPKN RI Gerak Cepat Diduga Adanya Kerugian Konsumen Terkait Produk Kosmetik Kanemochi Dandim 0510/Tigaraksa Buka Latihan Dasar Kepemimpinan Kepada Komponen Masyarakat Wantanas : Energi Terbarukan Solusi Berkurangnya Energi Fosil Momentum Ulang Tahun Partai, Kemenangan DPC Kab. Tangerang Partai Demokrat Semakin Cerah Isu Disharmoni Panglima TNI dan KSAD Tidak Benar, Keduanya Tetap Solid

HUKUM · 6 Jan 2023 00:38 WIB ·

Dugaan Ada Pungli, TKI Merugi


 Dugaan Ada Pungli, TKI Merugi Perbesar

JAKARTA | Barativi.info – Sejak tanggal 2 Januari 2023 bagi para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mau bekerja untuk ditempatkan ke negara Malaysia, pihak P3MI diwajibkan mengurus Visa Dengan Rujukan (VDR) menggunakan pihak ketiga yang diduga dianjurkan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta,  yang bernama VIMA (Visa Malaysia Agency), dengan wajib membayar sebesar kurang lebih Rp 1.115.600 (satu juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah).

Atas anjuran tersebut terdapat kenaikan hampir 23 kali lipat dari sebelumnya, yang mana selama ini dalam hal P3MI yang mengurus VDR,  langsung dapat berhubungan dengan pihak kedutaan besar /konsulat jenderal/konsulat Malaysia di beberapa tempat, dengan biaya sebesar RM 15 (lima belas ringgit malaysia), sekitar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Melalui sebuah sistem temu janji online (STO) yang disediakan pihak Malaysia. Kamis (5/1/2022).

Menurut Wisnu sebagai Pemerhati Penempatan PMI, Apa yang dilakukan VIMA dalam hal pungutan tersebut , dapat diduga  adanya unsur pungutan liar (pungli) yang merugikan kepentingan calon PMI. Juga diduga adanya  pelanggaran Pasal 11 angka 2 MoU/perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan PMI yang telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, serta disaksikan Presiden Republik Indonesia dan Perdana Mentri Malaysia pada tanggal 1 april 2022.

Pasal 11 angka 2, yakni: Bahwa setiap biaya yang timbul akibat penerapan kebijaksanaan, hukum, peraturan dari pemerintah malaysia akan menjadi beban pihak employer dan dibayar penuh di wilayah hukum malaysia_ . Sementara kegiatan yang dilakukan VIMA tersebut diketahui di Kuningan City Jakarta yang merupakan wilayah NKRI dan diluar wilayah yurisdiksi Malaysia, tambah Wisnu.

Jelas kegiatan ini telah menodai kedaulatan hukum di wilayah NKRI serta menyinggung rasa nasionalisme kami, dan menjadikan tambahan beban biaya yang sangat berat bagi calon PMI atau P3MI, khususnya yang akan bekerja pada perusahaan yang tidak membiayai penempatan PMI (Syarikat Non RBA) di Malaysia, sebagaimana diatur Peraturan BP2MI No 9/2020, bagi pengguna berbadan hukum, diluar 10 jabatan tertentu,  Tegas Wisnu.

Hal senda disampaikan oleh Zainul Arifin sebagai Koordinator Forum Pekerja Migran Indonesia (FPMI). Informasi yang kami dapatkan VIMA ini tidak jelas wujud dan dasar hukum ia ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk menerima sejumlah uang, namun faktanya kegiatan ini telah berjalan, untuk itu jelas telah melanggar MOU. Maka berpotensi melakukan dugaan perbuatan melawan hukum yakni pungutan liar.

Untuk itu kita meminta kepada Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk bertindak tegas atas dugaan tersebut agar Calon PMI yang ingin bekerja ke Malaysia, terlebih pada Syarikat Non RBA. tidak dirugikan .

Untuk itu, dalam waktu dekat kami akan membuat aduan secara resmi kepada Presiden RI, DPR RI, Kemenlu, Menkopolkam, Kemenaker, Mabes Polri atas dugaan tersebut, dan kita meminta pemerintah Indonesia untuk dapat mengkaji ulang MoU tersebut dan bila perlu dihentikan sementara pengiriman Calon PMI ke Malaysia. Tegas Zainul yang juga seorang Pengacara dan mantan TKI di Malaysia.

Red/Irawan

Artikel ini telah dibaca 24 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Redaksi Bara TV, Ucapkan Selamat Pada Gleen Daniel S.H LBH GMBI DPP Kota Bandung 

18 April 2024 - 01:34 WIB

Gleen Daniel S.H Tengah Diwawancarai Perihal Kuasa Hukum Didaerah Kota Tangerang | Foto Khusus R. Fadli

LPM Terang – Terangan Dukung Supian Suri Jadi Walikota Depok, FWJ Indonesia: Hati – Hati

17 April 2024 - 02:56 WIB

Silaturahmi Mahasiswa Sumatera Selatan Adakan Mudik Gratis Jakarta Palembang

4 April 2024 - 04:53 WIB

PT Communication Cable Systems Indonesia (CCSI) Mengerjakan Jaringan Fiber Optic Tanpa Izin Pemerintah Daerah

2 April 2024 - 13:14 WIB

Ujang Nurjaya Ketua Pokdarkamtibmas Bhayangkara Cikupa Menghimbau Kepada Warga Harus Jaga Keamanan Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H

1 April 2024 - 06:56 WIB

Kapolres Metro Tangerang Kota Himbau Oknum Ormas Agar Tidak Peras Modus THR

1 April 2024 - 03:53 WIB

Trending di HUKUM