Menu

Mode Gelap
BPKN RI Gerak Cepat Diduga Adanya Kerugian Konsumen Terkait Produk Kosmetik Kanemochi Dandim 0510/Tigaraksa Buka Latihan Dasar Kepemimpinan Kepada Komponen Masyarakat Wantanas : Energi Terbarukan Solusi Berkurangnya Energi Fosil Momentum Ulang Tahun Partai, Kemenangan DPC Kab. Tangerang Partai Demokrat Semakin Cerah Isu Disharmoni Panglima TNI dan KSAD Tidak Benar, Keduanya Tetap Solid

HUKUM · 4 Feb 2023 16:29 WIB ·

Ketua FWJI Korwil Kabupaten Tangerang Kecam, Oknum Mantan RW di Griya Karawaci Curug


 Ketua FWJI Korwil Kabupaten Tangerang Kecam, Oknum Mantan RW di Griya Karawaci Curug Perbesar

Tangerang I Barativi.info – Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik untuk pengembangan pribadi, maupun lingkungan sosialnya. Itulah sebabnya, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pentingnya keterbukaan informasi membuat pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan berkewajiban menyampaikan kebijakan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Kembali pelecehan profesi wartawan terulang, kini wilayah lingkungan RW 16, Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dimana dilakukan oleh oknum aparatur RW Griya Karawaci, saat acara kunjungan mantan Walikota Tangerang Selatan, wartawan ditolak serta diusir oleh salah satu oknum berinisial B yang diketahui mantan ketua RW 17, dengan gaya bahasa arogan yang dikatakan bahwa wartawan tidak masuk dalam undangan. Sabtu (04/02/2023).

awak media Fatah Hidayat dari Media wartademokrasi.id menjelaskan kejadian tidak menyenangkan tersebut, dengan sikap arogan si oknum mantan RW 17 griya karawaci sengaja tidak memberikan ruang atas kehadiran para awak media mengusir dengan emosi dilokasi acara, sehingga ia dengan arogan mengusir seolah-olah wilayah dia tertutup untuk umum hanya para pejabat yang bisa hadir diwilayahnya mengarahkan awak media dengan sikap sinis “silahkan tunggu diluar saja, tempat ini khusus buat warga griya saja,” ucap oknum tersebut, mengusir awak media dengan sikap arogan agar menjauh dari acara.

Sementara itu Ketua RW 17 yg tdk mau di sebutkan namanya sebagai penyelenggara acara tersebut menjelaskan bahwa kedatangan Ibu Airin bakal calon gubernur Banten merupakan safari politik dan itu merupakan undangan warga lingkungan warga Griya, dimana ia berharap adanya bantuan yang diberikan oleh bakal calon gubernur tersebut kedepannya untuk warga Griya Karawaci.

“jujur saya tidak mengetahui, kalau ada warga saya yang mengusir wartawan, nanti saya koordinasikan dengan beliau,” ucap Ketua RW 17 yg tdk mau di sebutkan namanya di Griya Karawaci, kepada awak Media.

Ditempat terpisah disampaikan Ketua FWJ Indonesia Kabupaten Tangerang. Irawan Sumardi menyatakan bahwa ini jelas pelecehan profesi wartawan, dimana ini jelas telah melanggar UU Pers nomor 40 Tahun 1999, dimana setiap orang/warga negara harus bisa dapat membantu/memberikan informasi, agar bisa dapat dipublikasikan.

“Dalam pasal 1 dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki.

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia,” jelas Irawan

Dan Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta
perusahaan media lainnya yang secara khusus,menyelenggarakan dan menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Maka disebutkan dalam UU tersebut bila menghambat atau menghalangi-halangi kegiatan jurnalistik, akan dikenakan sanksi hukuman Pidana 2 Tahun dan biaya denda Rp. 500 juta.

Red

Artikel ini telah dibaca 57 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Anna Martin Direktur PT Eurocor Indonesia Diduga Menipu Menyalahi Aturan Perjanjian Dengan Pengusaha Muda Tangerang

21 Juni 2024 - 06:24 WIB

Ketua DPC Projo Silaturahmi Dan Konsolidasi Dengan Ketua DPC Partai Gerinda

4 Juni 2024 - 03:54 WIB

Perpaduan Birokrat Dengan Tokoh Muda Untuk Indonesia Emas 2045

30 Mei 2024 - 13:55 WIB

Kabupaten Tangerang Perlu Pemimpin Yang Pro Rakyat Tanpa Money Politik “Agar Masyarakat Yang Memilih Dan Menentukan”

29 Mei 2024 - 04:18 WIB

H. Dahlan Mendapat Dukungan Dari Wadah Komunitas Kyai Muda Dan Ustdaz Se-Kabupaten Tangerang

24 Mei 2024 - 14:15 WIB

Kejari Kabupaten Tangerang Musnahkan Barang Bukti Perkara Inkracht Van Gewijsde

23 Mei 2024 - 10:50 WIB

Trending di DAERAH