Menu

Mode Gelap
BPKN RI Gerak Cepat Diduga Adanya Kerugian Konsumen Terkait Produk Kosmetik Kanemochi Dandim 0510/Tigaraksa Buka Latihan Dasar Kepemimpinan Kepada Komponen Masyarakat Wantanas : Energi Terbarukan Solusi Berkurangnya Energi Fosil Momentum Ulang Tahun Partai, Kemenangan DPC Kab. Tangerang Partai Demokrat Semakin Cerah Isu Disharmoni Panglima TNI dan KSAD Tidak Benar, Keduanya Tetap Solid

HUKUM · 26 Jun 2023 08:04 WIB ·

MENGUNGKAP TABIR DALAM PENGEMBANGAN PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH KPK : ANTARA OPINI DAN FAKTA


 MENGUNGKAP TABIR DALAM PENGEMBANGAN PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH KPK : ANTARA OPINI DAN FAKTA Perbesar

Jakarta | Barativi.info Seiring dengan pengembangan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara suap Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, hingga saat ini banyak pihak yang jadi ‘korban’ dalam arti terjerat ke dalam pusaran perkara dimaksud, yang hanya didasarkan atas asumsi/opini, bukan atas dasar fakta dan bukti. Hingga saat ini terdapat 2 (dua) nama, yang secara pemberitaan/opini publik menjadi buah
bibir di masyarakat, yakni Hasbi Hasan (HH), Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia, dan dari pihak swasta, Dadan Tri Yudianto, yang sama – sama diduga terkait
dengan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Hingga saat ini masih mengajukan upaya pra-peradilan atas penetapan tersangka yang dialami keduanya.

Dalam permohonan pra-peradilan Dadan Tri Yudianto, telah selesai dijalani dan hanya
tinggal menunggu putusan/vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam fakta persidangan dimaksud, banyak sekali terdapat kejanggalan sehubungan dengan proses penetapan tersangka terhadap Dadan Tri Yudianto. Beberapa ahli hukum yang diajukan pada proses pembuktian, menerangkan secara lugas bagaimana mall administrasi serta miss prosedural yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan management penanganan perkara guna menetapkan status tersangka terhadap seorang warga negara. Tentu, terdapat dinamika (pro dan kontra) dalam menyikapi persoalan ini, begitupun untuk menyatakan kebenaran ataupun kesalahan dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimanapun hal demikian, akan sangat terkait erat dengan proses pembuktian pada persidangan suatu perkara. Namun, hal yang tidak kalah penting ialah bagaimana akuntabilitas dan management perkara yang dilakukan oleh KPK, yang seharusnya tidak boleh dilakukan atas dasar ‘suka suka’, arogan sewenang-wenang (abuse of power), namun harus dilaksanakan dengan prinsip kehatian – hatian, kebijaksanaan serta kepastian hukum, guna menjamin hak – hak dari seorang warga negara di dalam
negara hukum (rechtsstaat). Sebab, bagaimanapun proses penegakan hukum yang didahului atas praktik yang sewenang – wenang (abuse of power), pastinya akan menghasilkan (output) penegakan hukum yang jauh dari semangat hukum yang
berkeadilan.

Tentunya, pemberantasan korupsi harus didukung dengan semua kekuatan element
bangsa, tidak dilihat siapa lembaga yang melakukannya, apakah KPK ataupun lembaga penegak hukum lainnnya. Akan tetapi, proses dan prosedur pelaksanaan pengungkapan tindak pidana korupsi tersebut (cara-nya) harus dijalankan dengan rule atau aturan main yang benar, tidak dapat dilakukan karena sentimen ataupun subjektivitas (personal/kelembagaan), serta harus didasarkan atas praktik norma dalam hukum acara,
atau yang dikenal KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana).

Oleh karenanya, mengedepankan proses dan prosedur yang akuntabel oleh KPK harus didorong dalam upaya menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi dari seseorang warga negara (HAM), bukan berdasarkan opini ataupun asumsi. Jikalau ada proses dan prosedur yang dilewati (by pass) dan hal demikian memang pada faktanya melanggar hukum acara, maka “mau tidak mau”, “suka atau tidak suka”, proses penetapan terhadap seorang tersangka haruslah dinyatakan batal/tidak sah. Pada prinsipnya, lembaga peradilan harus lebih arif dan bijaksana untuk melihat fakta yang sebenarnya ada dan terjadi, guna menghasilkan putusan/vonis yang adil dan didasarkan atas fakta hukum yang tidak lain dari sebenarnya, jangan didasarkan atas opini, desakan/intervensi ataupun unsur non-hukum lainnya.

Dalam perkembangan-nya terdapat satu hal yang patut kita sayangkan dari produk
vonis/putusan dalam perkara korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan,
khususnya yang bersumber dari lembaga KPK, dimana muncul persepsi di kalangan
para penggiat/praktisi hukum, bahwa terhadap fakta yang kebenarannya tidak
terbantahkan sekaligus terungkap dalam persidangan, seringkali diabaikan
dan/atau tidak dipertimbangkan. Hal ini tentunya bukan karena lembaga peradilan yang tidak berjalan di atas prinsip objektivitas, independensi ataupun imparsialitas, melainkan dikarenakan adanya suasana psikologis kebatinan hari ini, yang dikenal dengan adagium jikalau berhadapan dengan KPK, maka seorang tersangka/terdakwa sudah pasti salah dan harus dihukum bersalah, tanpa terkecuali’.
Adagium ini tentu sangatlah menyesatkan dalam praktik peradilan, di mana semangat
objektivitas, independensi dan imparsialitas lembaga peradilan harus dikedepankan, tidak melihat siapa yang duduk sebagai tersangka/terdakwa, serta lembaga hukum mana yang melakukan proses hukum kepada seorang tersangka/terdakwa. Idealnya, jikalau benar maka harus dikatakan benar, dan jikalau salah pada faktanya, maka harus tetap dinyatakan salah, tidak melihat apakah KPK atau lembaga penegak hukum lain yang
ada didalamnya.

Oleh karenanya, dalam konteks pengembangan perkara oleh KPK terkait suap pengurusan perkara di MA, besar harapan kita semua agar lembaga peradilan dapat tetap menjaga objektivitas, independensi dan imparsialitas dari lembaga peradilan sesuai dengan fungsi
lembaga peradilan itu sendiri, guna menjamin hukum yang berkeadilan pada setiap orang yang telah disematkan status tersangka/terdakwa. Masyarakat/publik tentu harus mendukung atmospehere yang dimaksud, agar marwah lembaga peradilan dapat terjaga, dan di dalam melakukan proses peradilan benar – benar didasarkan atas dasar fakta yang sebenarnya, bukan atas dasar asumsi/opini, atau intervensi/ tekanaan publik lainnya, yang memang sengaja didorong/diarahkan untuk membentuk opini publik guna mempengaruhi putusan/vonis lembaga peradilan.

Red

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Anna Martin Direktur PT Eurocor Indonesia Diduga Menipu Menyalahi Aturan Perjanjian Dengan Pengusaha Muda Tangerang

21 Juni 2024 - 06:24 WIB

Pimpinan Redaksi Postnewstime Tolak Revisi Undang-Undang Penyiaran

29 Mei 2024 - 08:55 WIB

DPW BAKOMUDIN Provinsi Banten Siap Mendukung H. Dahlan Sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Tangerang

26 Mei 2024 - 09:41 WIB

Kejari Kabupaten Tangerang Musnahkan Barang Bukti Perkara Inkracht Van Gewijsde

23 Mei 2024 - 10:50 WIB

Owner PT Sari Logam Lestari : Penggiringan Opini Tak Berfakta Adalah Pencemaran Nama Baik

22 Mei 2024 - 02:55 WIB

Penyidik di Propamkan, Ini Penjelasan Kanit Reskrim Polsek Cilincing

21 Mei 2024 - 02:45 WIB

Trending di HUKUM