Menu

Mode Gelap
BPKN RI Gerak Cepat Diduga Adanya Kerugian Konsumen Terkait Produk Kosmetik Kanemochi Dandim 0510/Tigaraksa Buka Latihan Dasar Kepemimpinan Kepada Komponen Masyarakat Wantanas : Energi Terbarukan Solusi Berkurangnya Energi Fosil Momentum Ulang Tahun Partai, Kemenangan DPC Kab. Tangerang Partai Demokrat Semakin Cerah Isu Disharmoni Panglima TNI dan KSAD Tidak Benar, Keduanya Tetap Solid

HUKUM · 28 Mar 2024 11:49 WIB ·

Pengembang Diduga Serobot Tanah, Ahli Waris Maat Saran Terpaksa Pasang Plang Tanah


 Pengembang Diduga Serobot Tanah, Ahli Waris Maat Saran Terpaksa Pasang Plang Tanah Perbesar

 

KABUPATEN TANGERANG | Barativi.info – Dugaan tindakan penyerobotan tanah oleh sebuah pengembang PT. Bumi Serpong Damai kepada ahli waris Azaz Alamsyah (ahli waris bapak Maat bin Saran) Kampung Pugur RT.001 RW.002 Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.

 

Ketika warga kecil mencari keadilan sebagai hak ahli waris dari keluarga, ketika pemasangan papan plang bertuliskan sebagai rincian, ” Tanah Milik Maat Saran bersertifikat Hak Milik SK Kinak dengan No.224 dengan luas 5.218 Meter yang masih dalam proses hukum dengan nomor LP/B/72/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI masih dalam proses hukum. Kamis (28/03/2024)

“Ini memang tanah saya bang yang menjadi warisan dari keluarga, dan sekarang sedang berproses hukum.” Tuturnya sambil bersedih

 

Pemantauan awak jurnalis dilokasi tanah yang digugat oleh ahli waris, Saat ahli waris memasang Plang dimilik tanahnya banyak sekelompok orang mengatasnamakan pihak PT. BSD (Bumi Serpong Damai) untuk mencabut dan membubarkan ahli waris dilokasi tanah miliknya, perdebatan dan argumentasi tak terindahkan akhirnya plang yang sudah dipasang, dirampas oleh oknum sekelompok orang tersebut dengan cara prontal.

 

Sebagai acuan Penyerobotan tanah termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik tanah. Pemerintah melalui undang-undang telah mengatur pasal khusus untuk memberikan kemudahan kepada korban yang mengalami penyerobotan tanah.

 

Tanah secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

 

Mengambil hak orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Tindakan ini dapat berupa menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah yang sebenarnya, dan lain sebagainya.

Samping berita ini diterbitkan pihak PT. Bumi Serpong Damai, belum bisa dikonfirmasi.

 

RF

Artikel ini telah dibaca 51 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Anna Martin Direktur PT Eurocor Indonesia Diduga Menipu Menyalahi Aturan Perjanjian Dengan Pengusaha Muda Tangerang

21 Juni 2024 - 06:24 WIB

Pimpinan Redaksi Postnewstime Tolak Revisi Undang-Undang Penyiaran

29 Mei 2024 - 08:55 WIB

DPW BAKOMUDIN Provinsi Banten Siap Mendukung H. Dahlan Sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Tangerang

26 Mei 2024 - 09:41 WIB

Kejari Kabupaten Tangerang Musnahkan Barang Bukti Perkara Inkracht Van Gewijsde

23 Mei 2024 - 10:50 WIB

Owner PT Sari Logam Lestari : Penggiringan Opini Tak Berfakta Adalah Pencemaran Nama Baik

22 Mei 2024 - 02:55 WIB

Penyidik di Propamkan, Ini Penjelasan Kanit Reskrim Polsek Cilincing

21 Mei 2024 - 02:45 WIB

Trending di HUKUM