Menu

Mode Gelap
BPKN RI Gerak Cepat Diduga Adanya Kerugian Konsumen Terkait Produk Kosmetik Kanemochi Dandim 0510/Tigaraksa Buka Latihan Dasar Kepemimpinan Kepada Komponen Masyarakat Wantanas : Energi Terbarukan Solusi Berkurangnya Energi Fosil Momentum Ulang Tahun Partai, Kemenangan DPC Kab. Tangerang Partai Demokrat Semakin Cerah Isu Disharmoni Panglima TNI dan KSAD Tidak Benar, Keduanya Tetap Solid

DAERAH · 29 Mei 2024 08:55 WIB ·

Pimpinan Redaksi Postnewstime Tolak Revisi Undang-Undang Penyiaran


 Pimpinan Redaksi Postnewstime Tolak Revisi Undang-Undang Penyiaran Perbesar

Jakarta | Barativi.info – Pimpinan redaksi Postnewstime, Usman, secara tegas menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah diusulkan. Dalam pernyataan resminya, Usman menilai revisi tersebut berpotensi mengancam independensi dan kebebasan pers di Indonesia.

 

“Revisi ini tampak lebih mengarah pada upaya pembatasan daripada penguatan lembaga penyiaran. Kami di Postnewstime berdiri teguh menolak setiap bentuk regulasi yang dapat menghambat kebebasan media,” ujar Usman dalam konferensi pers di kantor redaksi, Rabu (29/5).

 

Menurut Usman, beberapa pasal dalam revisi tersebut memberikan kewenangan berlebih kepada pemerintah untuk mengontrol isi siaran. Hal ini dianggapnya bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

 

“Independensi media adalah pilar penting dalam demokrasi. Apabila revisi ini disahkan, kami khawatir akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat membungkam suara-suara kritis,” lanjut Usman.

 

Postnewstime bersama sejumlah organisasi pers lainnya menolakan terhadap revisi undang-undang tersebut. Mereka berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dari kalangan jurnalis dan masyarakat luas.

 

“Kami akan terus berjuang demi kebebasan pers di Indonesia. Revisi ini harus ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan demi masa depan demokrasi yang lebih baik,” pungkas Usman.

 

Rencana revisi Undang-Undang Penyiaran ini telah memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa pihak mendukung revisi dengan alasan perlunya peningkatan pengawasan terhadap konten siaran, namun tidak sedikit yang menolak karena khawatir terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

 

( Red )

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Proyek Hotmix Desa Babat Diduga Tidak Mematuhi RAB Ajang Permainan Oknum Pemborong CV Mahendra Utama Raya

7 Juni 2024 - 07:27 WIB

Ketua DPC Projo Silaturahmi Dan Konsolidasi Dengan Ketua DPC Partai Gerinda

4 Juni 2024 - 03:54 WIB

Perpaduan Birokrat Dengan Tokoh Muda Untuk Indonesia Emas 2045

30 Mei 2024 - 13:55 WIB

Pemasangan Liar Kabel Fiber Optic Berserta Tiang Cisauk Legok Milik My Republic Tak Berizin Diduga Langgar Aturan

29 Mei 2024 - 05:52 WIB

Kabupaten Tangerang Perlu Pemimpin Yang Pro Rakyat Tanpa Money Politik “Agar Masyarakat Yang Memilih Dan Menentukan”

29 Mei 2024 - 04:18 WIB

Bu Camat Cikupa Ny. Irmayanti Supriadi Kunjungi Sekretariat UMKM Mandiri Di Desa Pasir Gadung Cikupa

28 Mei 2024 - 06:10 WIB

Trending di DAERAH